Sosial

Bupati Mengeklaim Angka Kemiskinan di Banjarnegara Turun

Bupati Mengeklaim Angka Kemiskinan di Banjarnegara Turun

Jatengpost.com – Kemiskinan merupakan persoalan serius di berbagai daerah, termasuk Banjarnegara yang menjadi satu di antara kantong kemiskinan di Jawa Tengah.

Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten yang pada tahun 2017 lalu masuk pada zona merah kemiskinan. Untuk mengatasi persoalan ini, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Hasilnya, menurut Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono mengatakan kini angka kemiskinan di Banjarnegara turun 1,75 persen, dari semula 17,21 persen menjadi 15,46 persen.

“Angka ini valid berdasarkan update resmi dari BPS. Sementara provinsi angka kemiskinan turun 1,69 persen,” kata Budhi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di gedung Korpri Banjarnegara, Kamis (13/12).

Bupati meminta perlunya sinergi dan integrasi dalam pelaksanaan pronangkis antara OPD, masyarakat, dunia usaha dan lembaga sosial agar penanganan sosial dapat tuntas.

Sementara itu, Wakil Bupati Syamsudin selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Banjarnegara meminta agar pelaksamaan pronangkis tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan perlu keterpaduan agar hasil maksimal.

“Sasaran proritas pronangkis adalah satu data, yaitu basis data terpadu untuk lebih tepat sasaran dan bermanfaat serta memudahkan monitoring,” katanya.

Pihaknya pun menarget penurunan kemiskinan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sesuai target RPJMD sebesar 2,6 persen. Karena itu, diperlukan intervensi yang berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Ia kemudian membandingkan data pada 2017 tingkat kemiskinan 17.21 persen (156.830 jiwa), lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 17,47 persen (158.200 jiwa).

“Sementara garis kemiskinan kita pada 2017 sebesar Rp 264.387 per kapita per bulan, kita masih posisi 7 kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah,” urainya.

Melalui program pronangkis yang diusung bersama oleh beberapa OPD teknis semisal Dindikpora, Dinkes, DPU PR, Disnakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dispermades, Dinsos, Disnaker, mestinya target RPJMD akan terlampaui sebelum 2022.