NewsPilkadaPolitik & Hukum

Jelang Pilkada, KPU Larang Pasang Foto Tokoh Nasional Untuk Berkampanye

Jatengpost.com- Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik dimana akan diadakan beberapa pesta demokrasi di Indonesia. Dari Pilkada sampai Pilpres akan dihadapi bangsa Indonesia di dua tahun ini. Hal tersebut tentu berdampak akan ramainya lini masa kampanye di berbagai tempat.

Untuk menertibkan kampanye dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan baru dengan melarang partai politik memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanyenya. Tokoh nasional yang dilarang digunakan sebagai alat peraga kampanye seperti

Presiden RI ke-1 Soekarno
Presiden RI ke-2 Soeharto
Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie
Jenderal Besar Soedirman
pendiri Nahdhatul Ulama KH Hasyim Asy’ari.

Menurut Komisaris KPu RI, Wahyu Setiawan, tokoh nasional yang bukan pengurus Parpol tidak boleh dipasang sebagai peraga alat kampeny.

“Itu tak diperkenankan ada dalam alat peraga kampanye. Bukan tidak suka. Bukan pengurus parpol sehingga tak boleh dalam alat peraga kampanye,” kata  Wahyu Setiawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono masih diperbolehkan dipasang di alat peraga kampanye sebab, keduanya merupakan pimpinan parpol di Indonesia.

Sebagaimana diketahui saat ini Megawati merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan SBY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

“(Megawati dan SBY) boleh, karena pengurus parpol. BJ Habibie tidak boleh, karena bukan pengurus parpol. Pak Soeharto tidak boleh, beliau bukan pengurus parpol,” ucap Wahyu.

KPU pun menegaskan, semua tokoh nasional yang bukan pengurus dari suatu parpol tak boleh dipasang pada alat peraga kampanye partai.

“Semua figur bukan pengurus partai tak boleh dimasukkan dalam alat peraga yang difaslitasi KPU. Siapa pun kecuali untuk kepentingan rapat internal. Ini yang difasilitasi oleh KPU,” kata dia.

Desain dan materi konten alat peraga kampanye pun harus dilaporkan ke KPU untuk dilihat apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

“Untuk memastikan apakah design dan materi alat peraga kampanye sesuai ketentuan. Maka partai politik harus melaporkan terlebih dahulu design dan materi ke KPU untuk dikoreksi. Hal tersebut untuk memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.