Politik & Hukum

Mengapa Jabatan Presiden Dibatasi Maksimal Dua Periode? Ini Alasannya

Survei Charta Politika

Jatengpost.com – Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hajatan demokrasi paling meriah di Indonesia. Setidaknya, dalam kurun lima tahun sekali, rakyat Indonesia akan melakukan pemilihan langsung calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Lalu kira-kira apa alasannya masa jabatan Presiden hanya lima tahun dalam satu periode, dan kenapa seorang presiden dibatasi masa jabatannya hanya dua periode?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membuka kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman pembuatan peraturan itu.  Serta memahami latar belakang munculnya Undang-undang pembatasan masa jabatan seorang presiden.

Pemberlakuan batasan masa jabatan Presiden berlaku pasca reformasi 1998, atau setelah Orde Baru tumbang. Setelah Soeharto terguling, sejumlah elemen masyarakat menuntut, salah satunya adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Tuntutan ini kemudian direspons Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Melalui Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja, MPR menggodok dan melakukan amandemen sejumlah pasal. Salah satunya pasal 7 tentang masa jabatan presiden.

Menurut mantan anggota PAH I dari PPP, Lukman Hakim Saifuddin, salah satu pembahasan dalam pembahasan ialah adanya perubahan pada Pasal 7 UUD 1945. Sebelumdiamandemen, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Saat itu, kata dia, semua fraksi menyepakati perubahan pasal 7 UUD 1945 itu. “Tidak ada satu pun fraksi yang menolak termasuk Fraksi TNI/Polri,” kata Lukman yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama, sebagaimana dikutip dari laman Tempo.com.

Setelah melalui pembahasan dan perubahan, Pasal 7 UUD 1945 akhirnya disepakati dirubah menjadi sebagai berikut:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Menurut Lukman, kesepakatan itu dicapai karena semua fraksi menganggap Indonesia perlu belajar dari kepemimpinan dua presiden sebelumnya: Soekarno dan Soeharto.

Karena pasal itu, kata Lukman, Seokarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Begitu pun Soeharto, yang mencoba mengakali pasal itu. Dimana ia selalu dipilih terus hingga enam periode.

Mantan Wakil Ketua PAH I BP MPR, Slamet Effendy Yusuf, menambahkan pembatasan terhadap masa kepemimpinan Presiden perlu dilakukan karena untuk keberlangsungan demokrasi. “Jangan sampai demokrasi membuat masyarakat mengkultuskan individu,” ujarnya

Lukman dan Slamet memerinci bahaya jika masa jabatan presiden tak dibatasi. Inilah bahayanya:
1. Seseorang akan otoriter
2. Abuse of Power, menyalahgunakan kekuasaan
3. Regenerasi kepemimpinan nasional macet
4. Seseorang bisa menjadi diktator
5. Timbulnya kultus individu

Jadi, itulah alasan kenapa masa jabatan seorang Presiden di Indonesia hanya dibatasi maksimal dua periode. Tentu kita tidak mau kan sistem demokrasi kita mundur seperti jaman Orde Baru.