Sosial

Penyelenggaraan Apel Kebangsaan Tuai Kritikan, Begini Tanggapan Ganjar

Apel Kebangsaan Tuai Kritikan

Jatengpost.com- Pelaksanaan Apel Kebangsaan yang rencananya akan dilangsungkan di Simpang Lima Semarang, Minggu (17/03) menuai banyak kritikan. Hal tersebut tidak terlepas dari besarnya anggaran dari acara tersebut yang mencapai Rp 18 Miliar dari APBD Jateng.

Bahkan, hastag #ApelPencitraan18Miliar sebagai bentuk kritikan sempat menjadi trending topic di Twitter pada Jum’at (15/03).

Menanggapi banyaknya kritikan dari berbagai kalangan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akhirnya angkat bicara. Menurut Ganjar, adanya acara tersebut penting dilaksanakan guna menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2019.

Apel Kebangsaan Tuai Kritikan

“Sebenarnya kalau mereka tahu, satu, kami sangat transparan, maka siapun boleh melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo, kami harus menghadirkan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah,” kata Ganjar usai menghadiri Musrenbangwil se-Eks Karesidenan Kedu di Pendopo Kabupaten Magelang, Jumat (15/3) sore.

Ganjar menganggap kerukunan di Jateng sedang coba di ganggu 

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan jika Jateng yang selama ini dikenal guyub rukun, saat ini sedang ada yang mencoba mengganggunya. Hal itu terbukti dengan maraknya berita bohong atau hoax di wilayah Jateng.

“Kemudian ada pembakaran motor di Jawa Tengah, sampai hari ini belum ketangkep (pelakunya). Apa artinya, kami tidak mau dirobek-robek. Maka kami buat acara itu, agar mereka bisa bersatu semuanya, kita bisa bersatu semuanya,” tegasnya.

Ganjar memastikan tidak ada kepentingan politik pada acara Apel Kebangsaan

Disinggung mengenai kepentingan politik dalam acara yang menggunakan APBD itu, Ganjar memastikan jika acara yang akan dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi, jauh dari kepentingan politik.

“Tidak ada kepentingan politik, memang saya agak sedih sih di-bully itu di medsos, semua bukan dari satu kelompok ternyata. Mohon maaf tidak dari dua kelompok, hanya satu kelompok kebetulan berbeda pandangannya itu saja. Padahal menurut saya, mereka hadir boleh. Maka kita larang membawa menggunakan atribut partai, kita larang menggunakan atribut capres. Kurang opo?,” kata dia.

Pendanaan Apel Kebangsaan sesuai prosedur

Soal penggunaan APBD untuk acara Apel Kebangsaan, Ganjar mengaku jika hal tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Adapun pihaknya justru mengapresiasi kritikan dari masyarakat. Sebab, pendanaan acara tersebut memang dilakukan secara transparan.

“Kami sangat transparan, maka siapapun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo. Tapi, kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah,” jelas Ganjar,

Ihwal besar atau kecilnya anggaran kegiatan, lanjut Ganjar, itu relatif. Hal itu mengingat acara apel ini bakal dihadiri sampai 130.000 warga Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota. Namun, jika ada asumsi atau tuduhan dana penyelenggaraan itu dikorupsi, Ganjar menyatakan itu tidak benar.

“Kalau Anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target kita 100 ribu orang. Dihitung lagi, ternyata 130 ribu. Yang lain asumsi, katanya mau dikorupsi. Kalau kami mau sembunyi- sembunyi, enggak kami buka kok. Makanya, semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah. Makanya, kita buka untuk dikritisi. Soal tidak sepakat jumlah tidak apa-apa. Tapi, itu kan bisa kita jelaskan,” ujarnya.