Lain-lain

Tersandung Penyelewengan Dana Desa, Beberapa Kades di Brebes Terjerat Hukum

Penyelewengan Dana Desa

Jatengpost.com Beberapa Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Brebes harus berurusan dengan hukum akibat adaanya dugaan penyelewengan Dana Desa.

Setidaknya, menurut data Reskrim Polres Brebes, sudah ada empat Kades yang ditetapkan tersangka, dan beberapa kasus lagi dalam tahap penyelidikan.

Kapolres Brebes, AKBP Aris Supriyono melalui Kanit Tipidkor Reskrim Polres Brebes, Ipda Iwan Sujarwadi mengatakan, ada empat kasus penyelewengan Dana Desa yang prosesnya sudah penyidikan dengan tersangka Kades. Keempat kasus ditangani mulai 2018 lalu.

“Tiga kasus sudah penyidikan pada 2018, satu kasus naik menjadi penyidikan pada awal 2019 ini. Tersangkanya para Kades,” kata Iwan saat ditemui di Mapolres Brebes, Jumat (15/3).

Selain keempat kasus yang sudah dalam tahap penyidikan, pihaknya juga memproses empat aduan lagi terkait Dana Desa yang masih dalam tahap penyelidikan.

“Empat kasus lagi masih penyelidikan dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara serta investigasi dari Inspektorat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, empat kasus yang sudah penyidikan yaitu kasus penyelewengan di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan, Desa Wanacala Kecamatan Songgom, Desa Cipelem Kecamatan Bulakamba, dan Desa Kedunguter Kecamatan Brebes.

Dari keempat kasus tersebut, kasus di Desa Cipelem Bulakamba sudah masuk pengadilan dan saat ini proses persidangan. Tiga Desa lainnya dalam proses melengkapi berkas untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes.

“Untuk kerugian negara, masing-masing desa rata-rata antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain penyelewengan Dana Desa, kasus hukum yang menjerat para Kades di Brebes juga disebabkan adanya penyelewengan dana bantuan aspirasi dan penyimpangan bengkok eks Sekretaris Desa (Sekdes).

Jumlah Kades yang tersangkut kasus hukum di Brebes, empat kasus sudah penyidikan dan empat lainnya masih penyelidikan, memungkinkan bertambah. Mengingat, Dana Desa yang digelontorkan di Brebes pada 2019 ini mencapai Rp 440 miliar untuk 292 desa. Jumlah itu meningkat Rp 97 miliar dari dana desa 2018 yang hanya Rp 343 miliar.

Untuk itu, Kejari Brebes telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan Dana Desa kepada 292 Kades di Brebes, Rabu (13/3) kemarin. Kasi Intelijen Kejari Brebes, Hardiansyah mengatakan, alokasi Dana Desa yang besar akan diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak ada penyelewengan.

“Karena desa menjadi lokomotif pembangunan nasional dan Dana Desa didesain untuk mengelola segala potensi dan sumber daya yang ada di desa,” kata Hardiansyah.

Ia menyatakan, alokasi dana desa yang sangat besar harus berbanding lurus dengan pembangunan di desa. Untuk itu, pihaknya juga memberikan pemahaman pada para Kades mengenai fungsi Tim Pengamanan dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pengelolaan Dana Desa.

“Melalui sosialisasi kita sampaikan bahwa Kejaksaan Brebes siap setiap saat untuk menerima konsultasi apa pun yang menjadi permasalahan para pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa,” tuturnya.

Di sisi lain, beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan di antaranya peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat desa. Menurutnya, hal itu yang menghambat serapan dana desa sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.