Tidak Semua Dilarang, Ini Kelompok Masyarakat yang Boleh Mudik, Adilkah?

  • Whatsapp
Tidak Semua Dilarang, Ini Kelompok Masyarakat yang Boleh Mudik, Adilkah?

Jatengpost.comMeski pemerintah resmi mengumumkan larangan pulang kampung, tapi ada sejumlah kelompok masyarakat yang boleh mudik sesuai ketentuan.

Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya IdulFitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan.

Bacaan Lainnya

SE di atas mengatur bagaimana mudik lebaran 2021 semakin diperketat. Setelah sebelumnya hanya dilarang mudik tanggal 6-17 Mei, dalam SE tersebut tertera aturan yang lebih ketat.

Pengetatan berlaku bagi mereka Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDB) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Akan tetapi tidak semua kalangan dilarang, masih ada kelompok masyarakat yang boleh mudik di antaranya:

1. Perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Lebaran 2021 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik, seperti: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan didampingi maksimal dua orang.

2. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama Ramadhan dan Lebaran 2021 wajib memiliki print out Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai syarat melakukan perjalanan. Berikut ketentuannya:

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI/Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan

b. Pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan, serta identitas diri calon pelaku perjalanan

c Pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat bersangkutan serta identitas diri calon pelaku perjalanan

d. Masyarakat umum non-pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat bersangkutan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Itulah kelompok masyarakat yang boleh mudik sesuai dengan peraturan. Adilkah?

Pos terkait