Pendidikan

Undip Membebastugaskan Guru Besar yang Disinyalir Dukung HTI

Jatengpost.com- Seorang Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang akhirnya dibebastugaskan setelah sebelumnya beredar informasi tentang keberadaan pengajar yang diduga mendukung gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Staf Pengajar yang dimaksud ialah Prof St, Guru Besar Fakultas Hukum, yang melalui postingan-postingan di media sosialnya bernada mendukung organisasi yang telah dibubarkan pemerintah.

Pembebastugasan tersebut dibenarkan oleh Rektor Undip Prof Yos Johan Utama. Menurut Yos, pembebastugasan Guru Besar yang diduga mendukung HTI tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010, bagi yang sedang memegang jabatan selama proses pemeriksaan itu dibebastugaskan,” Ujar Prof Yos Johan Utama di Semarang, Kamis malam (31/05).

Yos mengaku sudah menandatangani surat pembebastugasan pejabat terperiksa tersebut, dan akan berlaku mulai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS.

Sebelum membebastugaskan Guru Besar tersebut, Undip adakan sidang etik DKEE

Sebelumnya, Undip juga sudah menggelar sidang etik DKKE terhadap pengajarnya tersebut atas unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap HTI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengajar tersebut selama ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Undip yang sedang menjalani sidang etik.

Yos menjelaskan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terbagi dua, yakni pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip.

Pemeriksaan oleh DKKE, kata Yos, sudah berjalan dengan memanggil dan memeriksa yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran etik, kemudian pemeriksaan disiplin yang saat ini masih dalam proses pemanggilan.

“Kalau pemeriksaan etik itu kan terkait kode etik, misalnya apakah dia menjaga marwah sebagai guru besar, apakah kemudian menjaga sisi yang berkaitan dengan kelimuan, dan sebagainya,” ungkapnya.

Sementara untuk pemeriksaan disiplin PNS, kata dia, dilakukan oleh tim tersendiri yang akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait disiplin PNS.

Berkaitan dengan ancaman sanksi berdasarkan PP 53/2010, Yos mengatakan secara garis besar sanksinya disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, yakni kategori ringan, sedang, atau berat.

Ia enggan mendahului hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, baik DKKE maupun tim yang memeriksa soal disiplin PNS, sebab nantinya akan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan.

“Namun, beliau ini, di antaranya kan sudah golongan IV. Bukan kewenangan rektor, tetapi menteri. Kami hanya memeriksa, mengidentifikasi, segala macam. Monggo sanksinya nanti menteri,” katanya.